Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 5 — Pelaksanaan Keputusan Hakim

Pasal 200

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

(1) Penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua atas keadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya, ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitar tempat itu. (2) Akan tetapi, kalau penjualan tersebut harus dilakukan untuk menjalankan suatu keputusan yang menyuruh membayar suatu jumlah yang tidak lebih dam tiga ratus gulden, di luar biaya perkara, atau kalau menurut pertimbangan ketua boleh disangka, bahwa barang yang disita itu tidak akan lebih dari tiga ratus gulden, maka penjualan itu sekali-kali tidak boleh dilakukan dengan perantaraan kantor lelang. (3) Dalam hal itu penjualan itu akan dilakukan oleh juru sita itu atau oleh orang-orang yang cakap dan dapat dipercaya, seperti yang disebut pada ayat (1). Orang yang diperintahkan untuk menjual hendaklah memberi laporan dengan surat kepada ketua tentang hasil penjualan itu. (4) Orang yang dikalahkan, berwenang untuk menentukan urutan penjualan barang yang disita itu. (5) Segera setelah hasil penjualan itu mencapai jumlah tersebut dalam keputusan ditambah dengan biaya pelaksanaan keputusan itu, penualan itu akan dihentikan; barang selebihnya, harus dikembahkan pada saat itu kepada orang yang kalah itu. (6) Penjualan barang bergerak dilakukan sesudah rencana penjualan diumumkan pada waktu yang tepat dan menurut kebiasaan setempat; penjualan itu tidak boleh dilakukan sebelum hari kedelapan sesudah barang-barang itu disita. (7) Jika bersama-sama dengan barang bergerak itu juga disita barang tetap, dan barang bergerak itu tak satu pun yang akan lekas rusak, maka penjualan itu harus dilakukan serentak, dengan memperhatikan aturan tentang urutan penjualan barang, tetapi hanya sesudah diumumkan dua kali, dengan selang waktu lima belas hari. (8) Jika yang disita itu semata-mata barang tetap, maka aturan tersebut pada ayat di atas ini, dipakai untuk penjualan barang itu. (9) Penjualan barang tetap yang kiranya berharga lebih dari seribu gulden harus diumumkan satu kali dalam surat kabar setempat, selambat-lambatnya empat belas hari sebelum hari penjualan itu; jika tidak ada surat kabar setempat, maka hal itu diumumkan dalam surat kabar daerah terdekat. (10) Hak seseorang atas barang tetapnya yang dijual, dengan diterimanya tawaran pembeli, pindah kepada si pembeli segera setelah ia memenuhi syaratsyarat pembelian. Jika ia telah memenuhi syarat-syarat itu, maka kepadanya harus diberikan surat keterangan tentang hal itu oleh kantor lelang atau oleh orang yang ditugaskan menjual barang itu. (11) Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua, dan jika perlu dengan bantuan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 200 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44

PDF naskah resmi, halaman 17

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH