BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 3 — Musyawarah Dan Keputusan Hakim

Pasal 186

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

(1) Panitera pengadilan harus membuat berita acara tiap-tiap perkara; apa yang terjadi dalam persidangan, di dalam berita acara itu harus disebut pertimbangan tersebut pada ayat (3) pasal 7 ,Reglemen susunan kedan keboaksanaan mengadili di Indonesia". Di dalam berita acara itu tidak boleh disebutkan apakah keputusan itu dijatuhkan dengan suara terbanyak atau dengan suara bulat. (2) Berita acara itu ditandatangani oleh ketua dan panitera pengadilan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 186 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44

PDF naskah resmi, halaman 14

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 377 dicabut oleh UU 30/1999