BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 3 — Musyawarah Dan Keputusan Hakim
Pasal 181
HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
(1) Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnyajika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu,(2) Pada keputusan sementara dan keputusan lain yang mendahului keputusan terakhir, pengambilan keputusan tentang biaya perkara boleh ditangguhkan sampai pada waktu d@atuhkan keputusan terakhir.(3) Biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan tanpa kehadiran, hanis dibayar oleh pihak yang dikalahkan, meskipun la menang perkara sesudah membantah atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa bantahannya atau bandingnya, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan sah.(4) Dalam hal tersebut pada pasal 127, biaya panggilan ulang kepada tergugat yang tidak datang, harus dibayar oleh tergugat itu, meskipun ia menang perkara, kecuali jika pada waktu persidangan pertama, ia tidak dipanggil dengan sah.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.