BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 3 — Musyawarah Dan Keputusan Hakim

Pasal 179

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

(1) Sesudah diambil keputusan dengan mengingat peraturan di atas ini, maka kedua belah pihak dipanggil masuk kembali dan keputusan hakim dimaklumkan oleh ketua di hadapan umum. (2) Jika kedua belah pitiak atau salah satu tidak hadir pada waktu keputusan itu dimaklumkan, maka atas perintah ketua, keputusan hakim itu harus diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir itu oleh seorang pegawai yang dikuasakan untuk itu. (3) Pasal 125 ayat terakhir berlaku dalam hal ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 179 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44

PDF naskah resmi, halaman 13

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 377 dicabut oleh UU 30/1999