BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 1 — Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan
Pasal 160
HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
(1) Jika pada waktu perkara ada suatu perbuatan yang harus dilakukan, sedang biayanya menurut pasal 182 harus dibebankan kepada pihak yang kalah, maka ketua boleh memerintahkan supaya salah satu pihak lebih dahulu membayar biaya itu di kantor panitera pengadilan, tanpa mengurangi hak pihak yang lain untuk membayar dulu atas kemauannya sendiri.(2) Jika kedua belah pihak enggan membayar dahulu dan percuma saia ketua memberi nasihat untuk itu, maka perbuatan yang diperintahkan itu, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang, tidak dilakukan dan pemeriksaan perkara diteruskan, kalau perlu pada persidangan lain, yang akan ditetapkan oleh ketua dan diberitahukan kepada kedua belah pihak.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.