BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 1 — Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan

Pasal 158

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

(1) Pengangkatan sumpah itu hanya boleh dilakukan dalam persidangan pengadilan negeri, kecuali jika hal itu tidak dapat dilangsungkan karena ads halangan yang sah; dalam hal yang demikian, ketua pengadilan negeri boleh memberi kuasa kepada salah seorang anggota, supaya dengan bantuan panitera pengadilan yang akan membuat berita acara tentang hal itu, disumpahnya pihak yang berhalangan itu di rumahnya. (2) Sumpah itu hanya boleh diambil di hadapan pihak yang lain, atau sesudah pihak itu dipanggil dengan sah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 158 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44

PDF naskah resmi, halaman 11

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 377 dicabut oleh UU 30/1999