BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 1 — Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan
Pasal 156
HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
(1) Sekalipun tidak ada suatu barang bukti yang dibawa untuk meneguhkan tuntutan atau perlawanan atas tuntutan itu, boleh juga salah satu pihak meminta pihak lain bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu, asal sumpah itu menyangkut suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang kepada sumpahnya bergantung keputusan perkara itu.(2) Jika perbuatan itu satu perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka pihak yang tidak mau bersumpah boleh mengembalikan sumpah itu kepada pihak lawannya.(3) Barangsiapa disuruh bersumpah tetapi enggan bersumpah atau enggan mengembalikan sumpah itu kepada pihak lawannya, dan barangsiapa menyuruh bersumpah tetapi enggan bersumpah sesudah sumpah itu dikembalikan kepadanya, harus dikalahkan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.