BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 1 — Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan

Pasal 153

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

(1) Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat tempat atau merupakanan pemenksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim. (2) Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya; berita acara itu harus ditandatangani oleh komisaris dan panitera pengadila itu.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 153 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 377 dicabut oleh UU 30/1999