BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 1 — Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan

Pasal 150

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

(1) Pertanyaan yang ingin diajukan oleh salah satu pihak kepada saksi, hmm diberitahukan kepada ketua. (2) Jika di antara pertanyaan itu ada yang tidak berguna dalam perkara itu menurut pertimbangan pengadilan, maka pertanyaan itu tidak boleh diajukan kepada saksi. (3) Atas kemauannya sendiri, hakim boleh mengajukan kepada saksi itu semua pertanyaan yang ditimbangnya berguna untuk mencapai kebenaran.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 150 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44

PDF naskah resmi, halaman 9

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 377 dicabut oleh UU 30/1999