BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 1 — Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan
Pasal 143
HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
(1) Siapa pun tidak boleh dipaksa menghadap pengadilan negeri untuk memberikan kesaksian dalam perkara perdata, jika pengadilan berkedudukan di luar keresidenan tempat saksi itu berdiam atau bertempat tinggal.(2) Jika saksi yang demikian dipanggil, tapi tidak datang, maka tidak boleh ia dihukum karena itu, pemeriksaan harus dilimpahkan kepada pengadilan negeri (atau mahkamah pengadilan Indonesia yang setingkat), yang dalam daerah hukumnya saksi itu berdiam atau tinggal dan majelis itu wajib segera mengirimkan berita acara pemeriksaan itu kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu.(3) Pelimpahan yang demikian boleh juga langsung dilakukan tanpa harus memanggil saksi itu lebih dulu.(4) Berita acara itu dibacakan dalam persidangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.