Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
(1) Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diserahkan pihak lawannya, maka pengadilan negeri boleh memeriksa hal itu; sesudah pemeriksaan itu, harus diputuskannya, apakah surat itu boleh dipakai atau tidak.
(2) Jika ternyata bahwa dalam pemeriksaan itu perlu digunakan surat yang dipegang oleh penyimpan umum, maka pengadilan negeri akan memerintahkan supaya surat itu diperlihatkan kepada pengadilan negeri di persidangan yang perkara itu akan ditentukan untuk itu.
(3) jika ada keberatan untuk memperlihatkan surat itu, baik karena sifat surat itu, maupun karena jauhnya tempat tinggal penyimpan itu, maka pengadilaii negeri akan memerintahkan, supaya pemeriksaan itu dijalankan oleh pengadilan negeri atau oleh kepala pemerintahan setempat (asisten-residen) di tempat tinggal Si penyimpan itu, atau supaya surat itu dikirimkan kepada ketua itu menurut cara yang akan ditentukan olehnya. Pengadilan negeri tersebut terakhir atau kepala pemerintahan setempat itu harus membuat beiita acara pemeriksaan itu dan mengirimkannya kepada pengadilan negeri tersebut pertama.
(4) Si penyimpan yang tanpa alasan yang sah tidak menaati perintah untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, boleh dipaksa dengan paksaan badan untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, yaitu atas permintaan pihak yang berkepentingan dan atas perintah ketua pengadilan negeri yang wajib memeriksa surat itu atau perintah kepala pemerintahan setempat (asisten-residen) yang diminta untuk menjalankan pemeriksaan itu.
(5) Jika surat itu tidak menjadi bagian sebuah daftar, maka penyimpan sebelum memperlihatkan atau mengirimkannya, harus membuat salinannya sebagai pengganti surat asli selama surat itu belum diterima kembali. Di bawah salinan itu oleh si penyimpan harus dicatat sebab salinan itu dibuat, dan pada grosse dan salinan yang akan diberikan dari surat itu harus disebut catatan itu.
(6) Semua biaya untuk itu harus dibayar kepada si penyimpan oleh pihak yang mengajukan surat yang dibantah itu, banyaknya biaya itu ditaksir oleh ketua pengadilan negeri yang memutuskan perkara itu.
(7) Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkan dugaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri akan menjalankan segala surat perkara kepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu.
(8) Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Sitasi: Pasal 138 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44
PDF naskah resmi, halaman 7