BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 1 — Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan

Pasal 135a

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

(1) Jika tuntutan itu menyangkut perkara pengadilan yang sudah diputuskan oleh hakim desa, maka Pengadilan negeri harus mengetahui keputusan itu, dan sedapat-dapatnya juga alasan-alasannya. (2) Jika tuntutan itu menyangkut perkara pengadilan yang belum diputuskan oleh hakim desa, sedang pengadilan negeri memandang ada faedahnya perkara itu diputuskan oleh hakim desa, maka hal itu diberitahukan oleh ketua kepada penggugat dengan memberikan selembar surat keterangan; pemeriksaan perkara itu lantas diundurkan sampai pada hari persidangan berikut, yang akan ditetapkan oleh ketua, kalau perlu atas kuasa jabatannya. (3) Jika hakim desa telah menjatuhkan keputusan, maka bila penggugat menghendaki pemeriksaan itu dilanjutkan, haruslah ia memberitahukan isi keputusan itu kepada pengadilan negeri, sedapat mungkin dengan memberikan salinannya; sesudah itu, barulah pemeriksaan perkara itu dilanjutkan. (4) Jika dua bulan sesudah penggugat mengajukan perkaranya hakim desa belum juga menjatuhkan keputusan, maka atas permintaaan penggugat, perkara itu akan diperiksa kembali oleh pengadilan negeri. (5) Jika penggugat, menurut pertimbangan hakim, tidak dapat memberi cukup alasan yang dapat diterima tentang penolakan hakim desa untuk menatuhkan keputusan, maka hakim itu harus meyakini keadaan itu karena jabatan. (6) Jika ternyata bahwa penggugat tidak membawa perkara itu kepada hakim desa, maka gugatannya dianggap gugur.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 135a HIR Staatsblad 1941 Nomor 44

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 377 dicabut oleh UU 30/1999