BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 1 — Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan
Pasal 123
HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
(1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.(2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.(3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal).
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.