BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 1 — Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan
Pasal 121
HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
(1) Sesudah surat tuntutan yang diajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan.(2) Ketika memanggil si tergugat, hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan -emberitahukan bahwa ia, kalau mau, boleh menjawab tuntutan itu dengan surat.(3) Perintah yang disebut dalam ayat pertama itu dicatat dalam daftar yang disebut dalam ayat itu, demikian juga pada surat tuntutan asli.(4) Pencatatan dalam daftar termaksud dalam ayat (1), tidak boleh dilakukan, kalau kepada panitera pengadilan belum dibayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya panggilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai; uang yang dibayar itu akan diperhitungkan kemudian.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.